Penghapusan Kriminalisasi Terhadap Hakim dan Jaksa dalam Rangka Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Anak

Syamsul Fatoni

Abstract


Eksistensi Pasal 96, 99, 100 dan 101 UU No. 11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap melemahkan peran penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim sehingga diperlukan sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini Pertama, mengapa terdapat Pengajuan Judisiil Review ke Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan kriminalisasi terhadap Hakim dan Jaksa? Kedua, apakah parameter yang digunakan dalam pembentukan undang-undang untuk menghindari kriminalisasi dalam rangka mewujudkan sinkronisasi sistem peradilan pidana anak? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengajuan judisiil review ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Ikatan Jaksa Indonesia (IJI). Jenis penelitiannya juridis normatif, bersifat deskriptif yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach untuk menyusun argumentasi hukum serta pendapat hukum dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan dianalisis dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Pengajuan judisiil review ke Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan kriminalisasi terhadap Hakim (Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101) dan Jaksa (Pasal 99) dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sudah tepat sebab merupakan bentuk perlindungan dan penegakan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Kedua, parameter yang digunakan dalam pembentukan undang-undang untuk menghindari kriminalisasi dalam rangka mewujudkan sinkronisasi sistem peradilan pidana anak adalah harus memperhatikan  asas-asas kriminalisasi yaitu asas legalitas, asas subsidiaritas dan asas kesamaan/persamaan sehingga terwujud sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial dan sinkronisasi kultural dalam sistem peradilan pidana anak.  

Keywords


kriminalisasi; sistem; peradilan pidana; sinkronisasi.

Full Text:

PDF

References


Buku

Ali, Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arief, Barda Nawawi, 2002,Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

_____________, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan HukumPidana, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Asshiddiqie, Jimmly, 2010, Perkembangan dan Konsilidasi Lembaga Negara, Jakarta: Bumi Aksara.

_____________, 2005, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta: Konpress.

_____________, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universistas Sebelas Maret, Surakarta: 2 September 2004.

Bachtiar, 2015, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD, Jakarta : Raih Asa Sukses.

Dicey, A.V., 1959, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Tenth Edition, London: Macmillan Education Ltd.

Garner, Bryan A., Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999.

Hoesein, Zainal Arifin, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Imperium Yogyakarta: 2013.

Kasanuddin, Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), Jurisprudence, Vol. 4 No. 1 Maret 2014.

Manullang, E. Fernando M., 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, Jakarta: Penerbit Kompas.

Marzuki, Pieter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group.

Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nd, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Reksodipoetro, Mardjono, 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)”, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1981, Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, Jakarta: Aksara Baru.

_____________, 1988, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono, 1994, Sosiologi Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

_____________, 1981, Kriminologi: Suatu Pengantar, Jakarta : Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia.

Soemardjan, Selo, 1986, Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional” dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Jakarta : Binacipta.

Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni.

______, 1983, Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Bandung:Sinar Baru.

Sutiyoso, Bambang, 2010, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta : UII Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 110/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-X/2012




DOI: https://doi.org/10.31078/jk17110

Article Metrics

Abstract view : 98 times
PDF view : 86 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.