Penafsiran atas Makna Agama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Nomor 140/PUU-VII/2009

Uli Parulian Sihombing

Abstract


Artikel ini membahas penafsiran terhadap makna agama di dalam konstitusi, yang mana terdapat perbedaan dalam penafsiran makna agama tersebut yaitu menurut Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 agama di masyarakat adat (penghayat kepercayaan) termasuk ke dalam makna agama di dalam konstitusi, sementara menurut Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 agama di masyarakat adat tidak termasuk ke dalam pengertian agama di dalam konstitusi. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan penafsiran historis. Berdasarkan asas hukum lex prosterior derogat legi priori menegaskan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diputuskan oleh MK belakangan  mengesampingkan berlakunya Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009.

This article is intended to discuss interpretation on the religion meaning in the Constitution where there is a different result of interpretation to the meaning of the religion in the Constitution according to the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 and the Constitutional Court Decision Number 140/PUU-VII/2009. The Constitutional Court Decision Number 140/PUU-VII/2009 says the religion in the indigenous community (the Penghayat Kepercayaan) is not part of the religion meaning in the Constitution, but according to the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-IV/2016 the religion in the indigenous community is part of the religion meaning in the Constitution. Finally, a law principle of Lex Posterior Derogat Legi Priori is applied to such legal issue where the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 overrules the Constitutional Court Decision Number 140/PUU-VII/2009.

 

 


Keywords


Penafsiran Historis; Penghayat Kepercayaan; Lex Posterior Derogat Legi Priori; Non-Diskriminasi.

Full Text:

PDF

References


Buku

Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,2006, Ensiklopedia Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jakarta : Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film.

John, Griffits, 2003, Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual, di dalam Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Jakarta: Huma & Ford Foundation.

Isnur Muhammad dkk, 2012, Agama, Negara & Hak Asasi Manusia (Proses Pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, dan/atau Penodaan Agama di MK, Jakarta: LBH Jakarta.

Irianto, Soelistiowati, dkk, 2010, Bukan Jalan Tengah : Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perihal Pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Jakarta: ILRC.

Irianto, Soelistyowati, 2009, Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global di dalam Hukum Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Greenawalt, Kent, 1999, Legislation : Statutory Interpretation : 20 Questions, New York: New York Foudation.

Majelis Penerus Agama Leluhur Kaharingan (Majelis Rusmahurngan RI), 2011, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Palangka Raya: Majelis Rusmahurngan.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media.

Prasetia, Heru, 2007, Lintas Batas Identitas : Posisi dan Artikulasi Komunitas Tolotang Sulawesi Selatan, di dalam Hak Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa, Jakarta:Interseksi Foundation.

Palguna, I Dewa Gede,2013,Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara,Jakarta:Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno, A.Pitlo, 1993, Bab-Bab Penemuan Hukum, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

----------------------------, 2008, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,Yogjakarta: Liberty.

Raharjo, Satjipto, 2007,Membedah Hukum Progresif, Jakarta:Kompas Media Nusantara.

Sihombing, Uli Parulian dkk, 2008, Menggugat Bakor Pakem, Jakarta, ILRC.

Von Benda-Beckmann Franz dan Keebet von Benda-Beckmann,2009, Transnationalisation of Law, Globalisation and Legal Pluralism : A Legal Antropological Perspective, di dalam Hukum Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.

Wigjosoebroto, Soetandyo, 2011, Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Hukum Nasional : Pengalaman Indonesia, di dalam Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi,Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia, Jakarta: Huma.

--------------------------------, 2013, Ragam-Ragam Penelitian Hukum, di dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi,Yayasan Obor & JHMP FHUI.

Jurnal

I Nyoman Nurjaya, 2011, “Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional”, Jurnal Perspektif, Volume XIV Nomor 4.

Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Uji Konstitusionalitas UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah oleh UU Nomor 24 Tahun 2013 terhadap UUD 1945.

Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Uji Konstitusionalitas UU Nomor 1/PNPS/1965 terhadap UUD 1945.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1641

Article Metrics

Abstract view : 183 times
PDF view : 109 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.