Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat

Samuel Saut Martua Samo

Abstract


Pembentukan Organisasi Advokat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ternyata menimbulkan polemik mengenai Organisasi Advokat yang mana yang diakui keberadaannya oleh undang-undang tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa UUD 1945 telah memberikan perlindungan yang mendasar atas kebebasan berserikat dan berkumpul maka terhadap ketentuan pasal tersebut memberikan dasar secara konstitusional bahwa setiap Advokat sebenarnya berhak untuk mendirikan lebih dari satu Organisasi Advokat, sehingga dari hal ini ditemukan kesalah pemahaman dalam Undang-Undang Advokat, yang mencampur-adukkan pengertian suatu organisasi dan pembentukannya dengan apa makna hakiki dari tujuan pembentukan wadah tunggal dalam profesi Advokat. Tulisan ini ditujukan agar dalam dalam pembentukan wadah tunggal tersebut tidak menimbulkan konflik perebutan antar Advokat dengan tanpa mengesampingkan kebebasan dan kemandirian Advokat yang sejalan dengan tujuan negara hukum modern yang demokratis yang didalamnya mensyaratkan adanya peran pemerintah dalam pembentukan wadah tunggal tersebut.

The formation of Advocate Organization as mandated in Law No. 18 of 2003 concerning Advocate turn polemical issue regarding Advocate Organization which is recognized by the law. Actually, the Indonesian 1945 Constitution has provided basic protection for freedom of association and assembly, so the provision provides constitutional rights that every Advocate actually have the right to establish more than one Advocate Organization. There exists misunderstanding entrenched in the Advocate Law, which confounds the understanding of an organization and its formation to what the true meaning of the purpose of the establishment of a single body of advocates professions. It is intended that in the formation of a single bar can avoid the potential conflict between the advocates without prejudice to the freedom and independence of advocates rights to assembly consistent with the goals of modern democratic constitutional state in which requires the government role in the formation of a single bar.


Keywords


advokat; peran pemerintah; wadah tunggal

References


D. Ratna Wilis, 1996, Teori-Teori Belajar. Jakarta: Erlangga.

Harkristuti Harkrisnowo, dkk, 2015, Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia,Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.

Jazim Hamidi, 2009, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Yogjakarta, Total Media.

Jimly Asshiddiqie, dalam http://www.jimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasan-berserikat-dalam-undangundang/, diunduh 12 Oktober 2015.

Leo Tobing, dalam http://www.kompasiana.com/leo.tobing/organisasi-advokatmenurut-uu-advokat peradi_550abbb8813311f017b1e15b, diunduh 18 Oktober 2015.

Maruarar Siahaan, ”Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Secara Damai Serta Implikasinya” dalam http://www.leimena.org/en/page/v/532/kebebasanberserikat-dan-berkumpul-secara-damai-serta-implikasinya, diunduh tanggal 13 Oktober 2015.

Mesiono, 2010, Manajemen dan Organisasi, Bandung : Citapustaka Media Perintis.

Merriam-webster, dalam http://www.merriam-webster.com/dictionary/advocate diunduh tanggal 6 Oktober 2015.

Nasrul Syakur Chaniago, 2011, Manajemen Organisasi, Bandung: citapustaka Media Perintis.

Ni'matul Huda, 2007, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta: UII Press.

Syahrani, R., 1983, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, Bandung, Penerbit Alumni.

Sthepen P. Robbins, 1994, Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi. Jakarta: Arcan.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XI/2013

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1433

Article Metrics

Abstract view : 421 times
PDF (Bahasa Indonesia) view : 174 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.