Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu

Authors

  • Meta Suriyani Fakultas Hukum Universitas Samudra

DOI:

https://doi.org/10.31078/jk1339

Keywords:

Child Mobilization, the Legislative Election Campaign

Abstract


Article 32 paragraph (1) letter k Election Commission Regulation No. 15 Year 2013 describes implementers, participants, and officials are prohibited from mobilizing campaigns Indonesian citizens who do not meet syarats as Voters. However, Law No. 8 of 2012 on General Election of DPR, DPD and DPRD itself, does not expressly prohibit the mobilization of Indonesian citizens who do not yet qualify as a selector or exploitation of children in political activities, including campaign. So that the Commission regulation violates the hierarchy of legislation that is in of commencement shall contrary to the Law on Election of Members of Legislative as higher regulations. Therefore, it is also not in line with Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection. Mobilization of children in the activities of the election campaign is the deprivation of the rights of the child. Intentionally or unintentionally, the actual implementers, participants, and campaign officers have done wrong treatment (exploitation) by mobilizing children who do not qualify as voters in political activities in the activities of the election campaign for the DPR, DPD and DPRD held at central and regional levels occur in almost all parts of Indonesia.

References

Buku
Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum, PT. Toko Gunung Agung Jakarta.
---------------, 2005, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Sosialnya, Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia.
Ahmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.
Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi ke-1 Cet IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Anthony Oberschall, 1978, Theory Of Social Conflict, Annual Review of Sociology.
Budi Setiyono dan RTS Masli, Iklan dan Politik: Menjaring Suara Dalam Pemilihan Umum, Jakarta : AdGoal Com, 2008.
Indah Nuraini, Kamus Bahasa Indonesia, Ciawi-Bagor : CV. Duta Grafika, 2010, h.652.
Jimly Assiddiqie & M. Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konstitusi Press, Jakarta.
Kelsen, Hans, 2008, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Nusa Media, Bandung.
Lili Rasjidi, 1995 Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya bakti, Bandung.
M. Hadi Subhan, 2006, Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia, Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Maria Farida Indrati Soeprapto, 2008, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.
Marthinus Johanes Sapteno, 2007, Perumusan Asas-asas Substansial dan Fungsinya dalam Pembentukan Undang-Undang, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
Mohammad Koesnoe, 2010, Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif, Cet. I, Surabaya: Airlangga University Press.
Ruslan Acmad, 2011. Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundangundangan di Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta.
Satjipto Rahardjo, , 2006, Ilmu Hukum, Cet. VI, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cet. I,, Liberty, Yogyakarta.
--------------------, 1996, Penemuan Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.
Sutandjo Wignjosoebroto, 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta : Penerbit HUMA.
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2011, Ilmu Hukum & Filsafat Hukum (Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman), Cet. IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Bandung : Mandar Maju, Yohanes Sogar Simamora, 2005, Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Jurnal
Ari purwadi, 2013, Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Pendahuluan Era Otonomi Daerah, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya., Perspektif, Volume xviii, No. 2, edisi mei
Herlina Astri, 2014, Anak Dalam Kampanye Partai Politik, Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta, Vol. VI, No. 08/II/P3DI/April.
Rika Lestari, 2009, Tinjauan Yuridis Perlibatan Anak-anak dalam penyelenggaraan Pemilu, Jurnal Konstitusi, Volume II, Nomor 1, Juni.

Internet
http://demokrasiindonesia.com/2014/03/23/anak-indonesia-korban-fisik-dankomoditas-pemilu/, diunduh tanggal 28 Desember 2015
http://www.beritaempat.com/pemilu/catatan-lengkap-kpai-pelanggaran-parpolselama-kampanye/, diunduh tanggal 7 September 2015
Davit Setyawan, Pentingkah Pelibatan Anak Dalam Politik Praktis http://www.kpai.go.id/artikel/pentingkah-pelibatan-anak-dalam-politik-praktis/ diunduh tanggal 28 Desember 2015
Prameswara Radio-Net, Anak-Anak Dan Kampanye, http://www.pramesnet.com/new/home-2/item/1945-anak-anak-dan-kampanye.html, diunduh tanggal 28 Desember 2015.
Kompas, Panwas Catat Pelibatan Anak dalam Pemilu, www.kompas.com, diunduh tanggal 7 September 2015.

Published

2016-11-22

How to Cite

Suriyani, Meta. 2016. “Pertentangan Asas Perundang-Undangan Dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak Pada Kampanye Pemilu”. Jurnal Konstitusi 13 (3):657-79. https://doi.org/10.31078/jk1339.

Issue

Section

Articles