Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi

Authors

  • Richo Andi Wibowo Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Jl Sosio Jutitia No 1, Bulaksumur, Jogjakarta

DOI:

https://doi.org/10.31078/jk13110

Keywords:

Corruption in Public Procurement, State Financial Loss, Standard of Evidence

Abstract

This paper aims at highlighting some odd court decisions on corruption typed “state financial loss” in public procurement sector. It is odd because of the following reasons: (i) the nature of the case is more about administrative or private law instead of criminal law; (ii) some consider that it will be unjust to sentence guilty the accused; (iii) the cases ensnare persons who are perceived as reformist and clean. The first point will be the focus of elaboration. It will be argued that the encroachment of criminal law towards the area of administrative and private laws are caused by the lower standard of proof for the corruption typed “state financial loss”. Currently, the applied standard is “more likely than not” instead of “beyond reasonable doubt”. The situation which some people are jailed while their faults are more about administrative and private is a justice issue. As the upright of justice is the mandate of the constitution, therefore, articles that create this injustice (Article 2 section (1) and Article 3 of the Eradication Corruption Act) should be re-reviewed by the Constitutional Court. Although the court has previously reviewed the Articles and, therefore, this should be seen as a final and binding; this paper will give some arguments which explain the needs for the court to re-settle this matter.

References

Antaranews, 07 Juli 2015, “Wapres: Perpres Anti Kriminalisasi Pejabat Pro- Negara, ”http://www.antaranews.com/berita/505703/wapres-perpres-anti-kriminalisasi-pejabat-pro-negara, terakhir diakses 06 Januari 2015.
Bung Hatta Award, “Ahok dan Nur Pamudji Kalahkan 44 Kandidat BHACA 2013”, 08 Agustus 2014, tersedia pada: http://bunghattaaward.org/?p=99, terakhir diakses 01 Januari 2016.
Change, “Kejaksaan Agung, bebaskanlah sang inovator karena dia bukan koruptor”, tersedia pada: https://www.change.org/p/kejaksaan-agung-bebaskanlah-sang-inovator-karna-dia-bukan-koruptor, terakhir diakses 06 Januari 2016.
Chiavario, M. “The Netherlands Principles of Criminal Procedure and their Applications in Disciplinary Proceedings”, the Revue Internationale de Droit Pénal, Vol. 72, tersedia online pada: http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2003-3-page-1077.htm, terakhir diakses 02 Januari 2016.
Dennis, I.H. 2013. The Law of Evidence, Sweet and Maxwell, London.
Detik, 17 Juni 2015, “Yusril: Urusan Mobil Listrik Murni Masalah Perdata”, tersedia pada, http://hot.detik.com/read/2015/06/17/125841/2944769/10/yusril-urusan-mobil-listrik-murni-bisnis-masalah-perdata, terakhir diakses 06 Januari 2015.
Faisal Basri, 28 Juli 2015,“Dasep Ahmadi, Inovator Jadi Tersangka”, tersedia pada: https://faisalbasri01.wordpress.com/2015/07/28/dasep-ahmadi-inovator-jadi-tersangka/, terakhir diakses 06 Januari 2016.
Hukumonline, 03 November 2015, “Dahlan Iskan disebut bersama-sama dalam dakwaan korupsi mobil listrik”, tersedia pada: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56386b856ab76/dahlan-iskan-disebut-bersama-sama-dalam-dakwaan-korupsi-mobil-listrik, terakhir diakses 06 Januari 2016
Hukumonline, 5 Mei 2014, “Bahasa Hukum Jaksa Pengacara Negara”, tersedia pada: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53670c63bfe50/bahasa-hukum--jaksa-pengacara-negara, terakhir diakses 01 Januari 2016.
Indroharto. 1996. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Indonesia
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 26 September 2014. “RUU Apdem Disahkan, Tidak Ada Lagi Kriminalisasi Kebijakan”, tersedia pada: http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2666-ruu-adpem-disahkan-tak-ada-lagi-kriminalisasi-kebijakan, terakhir diakses 06 Januari 2015.
Liputan 6, 01 Juli 2015, “Perpres dan Inpres anti-kriminalisasi kepala daerah mulai disusun”, tersedia pada: http://news.liputan6.com/read/2263646/perpres-dan-inpres-anti-kriminalisasi-kepala-daerah-mulai-disusun, terakhir diakses 06 Januari 2015.
Majalah Tempo, 10 Agustus 2015, “Tersengat Mobil Listrik”, tersedia pada: https://majalah.tempo.co/konten/2015/08/10/HK/148752/Tersengat-Riset-Mobil-Listrik/24/44, terakhir diakses 02 Januari 2016.
Majalah Tempo, 14 Oktober 2013, “Kapok Pembangkit Cina”, tersedia pada: http://majalah.tempo.co/konten/2013/10/14/EB/143709/Kapok-Pembangkit-Cina/33/42, terakhir diakses 01 Januari 2016.
Majalah Tempo, 16 September 2013, “Setelah Siemens Kalah Tender”, tersedia pada: http://majalah.tempo.co/konten/2013/09/16/EB/143485/Setelah-Siemens-Kalah-Tender/29/42, terakhir diakses 02 Januari 2015.
PLN Bersih, (tanpa tanggal), “Profil”, tersedia pada: http://plnbersih.com/profil/, terakhir diakses 02 Januari 2016.
Richo Andi Wibowo, (akan terbit akhir Januari 2016), “Masukan untuk RUU PBJ: Mendesain Peradilan yang Efektif untuk Melayani Sengketa Pengadaan”, Jurnal Pengadaan, Edisi 4, akan tersedia pada: http://www.lkpp.go.id/v3/#/category/jurnal
Richo Andi Wibowo, 2015, ”Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa: Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?”, Jurnal Integritas, Vol 1, No 1; tersedia pada, http://acch.kpk.go.id/en/jurnal-integritas-volume-01, terakhir diakses 02 Januari 2016.
Rosa Agustina, “Perbuatan Melawan Hukum”, pada Rosa Agustina dkk (eds.). 2012.
Hukum Perikatan (Law of Obligations), Pustaka Larasan, Denpasar
Schweizer, M. 2012. “The civil standard of proof – what is it, actually?”, Max Planck Institute for Research on Collective Goods, tersedia pada: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2311210, terakhir diakses 29 Desember 2015.
Seerden, R dan Stroink, F., “Administrative Law in the Netherlands”, pada Rene Seerden (Ed). 2007. Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States, Intersentia, Antwerpen.
Stein, A. 2005. Foundations of Evidence Law, Oxford University Press, Oxford
Suara Pembaruan, “Penyerapan Anggaran Rendah, Ini Penyebabnya”, 31 Agustus 2015, tersedia pada: http://www.beritasatu.com/nasional/303100-penyerapan-anggaran-rendah-ini-penyebabnya.html, terakhir diakses 06 Januari 2015
Suara Pembaruan, 31 Agustus 2015, “Penyerapan Anggaran Daerah Rendah Akibat Kesalahan Pemerintah Pusat”, tersedia pada: http://sp.beritasatu.com/home/penyerapan-anggaran-daerah-rendah-akibat-kesalahan-pemerintah- pusat/95103, terakhir diakses 06 Januari 2015.
Surabaya Tribunnews, 28 Oktober 2014, “Pejabat Bea Cukai Divonis Satu Tahun”, tersedia pada: http://surabaya.tribunnews.com/2014/10/28/pejabat-bea-cukai-divonis-setahun, terakhir diakses 01 Januari 2016.
Tempo, 16 Oktober 2013, “Dirut PLN Raih Bung Hatta Anti Corruption Award”, tersedia pada: http://nasional.tempo.co/read/news/2013/10/16/078522192/dirut-pln-raih-bung-hatta-anti-corruption-award, terakhir diakses 01 Januari 2016.
Tempo, 21 Juli 2015, “Perpres Anti Kriminalisasi, Pejabat Jangan Kebal Hukum”, tersedia pada: http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/07/21/092685411/perpres-anti-kriminalisasi-pejabat-jangann-kebal-hukum, terakhir diakses 06 Januari 2015.
Tribunnews, 15 Oktober 2014, “ICW khawatir dampak pemidanaan terhadap tenaga ahli PLN”, tersedia pada: http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/15/icw-khawatir-dampak-pemidanaan-terhadap-tenaga-ahli-pln, terakhir diakses 05 Januari 2015.
Tribunnews, 24 September 2014, “Todung: tak terbukti di persidangan, para terdakwa layak diputus bebas”, tersedia pada: http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/24/todung-tak-terbukti-di-persidangan-para-terdakwa-layak-diputus-bebas, terakhir diakses 05 Januari 2015.
Van Klinken, G dan Aspinall, E “Building Relations: Corruption, Competition, and Cooperation in the Construction Industry”, pada Van Klinken, G dan Aspinall,
E. (Eds.). 2011. The State and Illegality in Indonesia. KITLV Press, Leiden.
Youtube, “Konferensi Pers Soal Putusan MA dalam kasus Bioremediasi”, 09 November 2014, tersedia pada: https://www.youtube.com/watch?v=ehlX7FO0gys, terakhir diakses 06 Januari 2015.

Published

2016-05-20

How to Cite

Wibowo, Richo Andi. 2016. “Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan Dan Kaitannya Dengan Konstitusi”. Jurnal Konstitusi 13 (1):213-40. https://doi.org/10.31078/jk13110.

Issue

Section

Articles