Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep Ultimum Remidium
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk1137Keywords:
Tax Crime, Criminalisation, ultimum RemediumAbstract
Implementation of criminal sanctions in the Act No. 28 Year 2007 on General Rules of Taxation, give rise to legal issues in conceptual level. That the Tax Law, is a part of the State Administration Law, requiring forceful measures for taxpayers, especially the Taxable Entrepreneur, which in principle is a form of criminalization of administrative behavior. Criminal Law, through the principle of legality, wants a norm setting strict sanctions and obviously in the legislation, it appears to be broken in the Act No. 28 Year 2007 on General Rules of Taxation. Parameters of the crime of taxation is limited only by the elements of negligence and intentional, with the implementation under based on discretion of of the competent institution. Thus, gave rise the transactional behavior in a practical level. Therefore, the principle of ultimum remedium, becomes extremely important to avoid the use of arbitrary of discretion.
References
Abidin, Andi Zainal, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
Alrasyid, Harun. 2001, Pengertian Jabatan Presiden, Jakarta : PT. Pustaka Utama
Grafiti Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
Arief, Barda Nawawi, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Darussalam dan Danny Septriadi, 2006, Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak. Tinjauan Akademis Terhadap Kebijakan, Hukum, dan Administrasi Pajak di Indonesia, Jakarta: Grasindo.
Dimyati, Khudzaifah, 2010, Teorisasi Hukum. Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Bandung: Genta Publishing.
Hiariej, Eddy OS., 2009, Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Erlangga.
Ilyas, Wirawan. B., dan Richard Burton, 2008, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat.
Komariah, Ruki, dan Ali Purwito M, 2006, Pengadilan Pajak Proses Banding Sengketa Pajak, Pabeanan dan Cukai, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Lamintang, PAF., 1983, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru.
Muchsan, 1981, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
Nugroho, Adrianto Dwi, 2010, Hukum Pidana Pajak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Prasetyo, Teguh, 2013, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media.
Ragawino, Bewa, 2006, Hukum Administrasi Negara, Bandung: FISIP UNPAD.
Rahardjo, Budi, dan Edhy, Djaka Saranta S., 2003, Dasar-dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran /Pelaporan, Jakarta: Eko Jaya.
Rasyidi, Lili, & Ira Rasyidi, 2001, Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: Citra Adtya Bakti.
Ridwan HR, 2007, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Saidi, Muhammad Djafar, 2007, Pembaharuan Hukum Pajak, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sidharta, Bernard Arief, 2013, Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat, Bandung: Genta Publishing.
Soekanto, Soerjono, 1988, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Bandung: Remadja Karya.
Sudarto, 1983, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni.
Suparnyo, 2012, Hukum Pajak. Suatu Sketsa Asas, Semarang: Pustaka Magister. Surono, Agus, 2013, Sengketa Pajak Sebagai Upaya Penerimaan Negara, Jakarta:
Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.
JURNAL
Luthan, Salman, Asas dan Kriteria Kriminalisasi, Jurnal Hukum Vol. 16, No. 1, Januari 2009.
Harris, Freddy, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penarikan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Jakarta: BPHN, 2011.
Ratu, Alfian, Penerapan Freies Ermessen Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Dihubungkan Dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. XX/No. 3/April-Juni/2012.
Gunarto, Marcus Priyo, Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, Nomor 1, Februari 2012.
Alrasyid, Harun. 2001, Pengertian Jabatan Presiden, Jakarta : PT. Pustaka Utama
Grafiti Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
Arief, Barda Nawawi, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Darussalam dan Danny Septriadi, 2006, Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak. Tinjauan Akademis Terhadap Kebijakan, Hukum, dan Administrasi Pajak di Indonesia, Jakarta: Grasindo.
Dimyati, Khudzaifah, 2010, Teorisasi Hukum. Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Bandung: Genta Publishing.
Hiariej, Eddy OS., 2009, Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Erlangga.
Ilyas, Wirawan. B., dan Richard Burton, 2008, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat.
Komariah, Ruki, dan Ali Purwito M, 2006, Pengadilan Pajak Proses Banding Sengketa Pajak, Pabeanan dan Cukai, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Lamintang, PAF., 1983, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru.
Muchsan, 1981, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
Nugroho, Adrianto Dwi, 2010, Hukum Pidana Pajak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Prasetyo, Teguh, 2013, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media.
Ragawino, Bewa, 2006, Hukum Administrasi Negara, Bandung: FISIP UNPAD.
Rahardjo, Budi, dan Edhy, Djaka Saranta S., 2003, Dasar-dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran /Pelaporan, Jakarta: Eko Jaya.
Rasyidi, Lili, & Ira Rasyidi, 2001, Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: Citra Adtya Bakti.
Ridwan HR, 2007, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Saidi, Muhammad Djafar, 2007, Pembaharuan Hukum Pajak, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sidharta, Bernard Arief, 2013, Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat, Bandung: Genta Publishing.
Soekanto, Soerjono, 1988, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Bandung: Remadja Karya.
Sudarto, 1983, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni.
Suparnyo, 2012, Hukum Pajak. Suatu Sketsa Asas, Semarang: Pustaka Magister. Surono, Agus, 2013, Sengketa Pajak Sebagai Upaya Penerimaan Negara, Jakarta:
Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.
JURNAL
Luthan, Salman, Asas dan Kriteria Kriminalisasi, Jurnal Hukum Vol. 16, No. 1, Januari 2009.
Harris, Freddy, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penarikan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Jakarta: BPHN, 2011.
Ratu, Alfian, Penerapan Freies Ermessen Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Dihubungkan Dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. XX/No. 3/April-Juni/2012.
Gunarto, Marcus Priyo, Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, Nomor 1, Februari 2012.
Downloads
Published
2016-05-20
How to Cite
Marbun, Rocky. 2016. “Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep Ultimum Remidium”. Jurnal Konstitusi 11 (3):538-58. https://doi.org/10.31078/jk1137.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
