Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk944Keywords:
Supreme Court, Constitutional Court, Judicial CommissionAbstract
After the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, The Judicial Power has become the most fundamentally power and also as a part of the axis of power which its function is to enforce justice. According to the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, the judicial power in the structure of state power, is still placed at the power that is free from intervention or influence from other power in exercising its authority. In the structure of state power, after the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, the judicial power shall be implemented by a Supreme Court and judicial bodies underneath it in the form of public courts, religious affairs courts, military tribunals, and state administrative courts, and by a Constitutional Court. The Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, also spawned a new institution, beside Constitutional Court which its function is relating to judicial power, namely an independent Judicial Commission which shall possess the authority to propose candidates for appointment as justices of the Supreme Court and shall possess further authority to maintain and ensure the honour, dignity and behaviour of judges.
References
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
---------, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
---------, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
---------, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
---------, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/ PUU-VII/2009;
Asshiddiqie, Jimly, 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve;
---------, 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Buana Ilmu Popular;
---------, 2005. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI;
Azhary, Muhammad Tahir, 1992. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip- prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang;
MD., Moh. Mahfud, 2009. Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers;
Manan, Bagir, 1995. Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung;
Sumadi, Ahmad Fadlil, 2011. Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press;
Thohari, A. Ahsin, 2004. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta: Elsam;
Wahid, Abdul., dan Moh. Muhibbin, 2009. Etika Profesi Hukum, Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing.
---------, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
---------, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
---------, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
---------, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/ PUU-VII/2009;
Asshiddiqie, Jimly, 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve;
---------, 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Buana Ilmu Popular;
---------, 2005. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI;
Azhary, Muhammad Tahir, 1992. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip- prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang;
MD., Moh. Mahfud, 2009. Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers;
Manan, Bagir, 1995. Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung;
Sumadi, Ahmad Fadlil, 2011. Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press;
Thohari, A. Ahsin, 2004. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta: Elsam;
Wahid, Abdul., dan Moh. Muhibbin, 2009. Etika Profesi Hukum, Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing.
Downloads
Published
2016-05-20
How to Cite
Subiyanto, Achmad Edi. 2016. “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”. Jurnal Konstitusi 9 (4):661-80. https://doi.org/10.31078/jk944.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
