Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk928Keywords:
Women’s Political Rights, Constitution 1945, Election Law, CEDAWAbstract
In Article 28C paragraph (2) of the Constitution 1945, “Every person is entitled to advance himself in the fight for their rights to collectively build a community, nation and country”, Article 28D paragraph (3) which reads, “Every citizen is entitled to equal opportunities in government”, should be the basis for guaranteed political rights of women. However, parties often overlook the urgency of this women’s representation. In addition to the provisions of the 1945 Constitution, there is also Election Law, Article 7 and Article 8 of CEDAW and the Convention on the Political Rights of Women who all voiced that women have equal political rights with men. But will the urgency of women’s representation in politics is hampered due to negative stereotypes of women’s capabilities.
References
Al Banna, Hassan, 2002, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, Solo: Era Intermedia.
Anshari Thayib, dkk, 1997, Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama, Surabaya: Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan (PKSK).
Azza Karam, 1999, Pendahuluan: Jender dan Demokrasi–Mengapa?, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan International IDEA.
Budiardjo, Miriam, 2002, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Cahyadi Takariawan, 2002, Fikih Politik Kaum Perempuan, Yogyakarta: Tiga Lentera Utama.
Harmona Daulay, 2007, Perempuan dalam Kemelut Jender, Medan: USU Press.
Eko Komariah Kuncoro, “Peningkatan Partisipasi Kaum Perempuan dalam Proses-proses Konstitusional dan Pemilu”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta: 11 September 2002.
F. Isjwara, 1982, Pengantar Ilmu Politik, Bandung: Bina Cipta.
Fransisca S.S.E. Seda, “Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Bukan Jumlah Semata”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta, 11 September 2002.
Ignatius Mulyono, “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Jakarta, 2 Februari 2010.
J.I. Suryakusuma, 1988, State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia, Thesis Magister of Arts, Hague: Institute of Social Studies (ISS).
Maria Ulfa Anshor, “Menciptakan Kaitan antara Masyarakat Madani dan Lembaga Politik untuk Mendapatkan Pemerintah yang Responsif”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta, 11 September 2002.
Martha Nussbau, 2000, Women and Human Development: The Capabilities Approach. Delhi: Kali.
Naimah Hasan, “Penguatan Partisipasi Politik Perempuan”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta, 11 September 2002.
Nugraheni Pancanigtyas, “Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Thailand”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta, 11 September 2002.
Ratna Kapur dan Brenda Cossman, 1996, Subversive Sites: Feminist Engagements with Law in India, New Delhi: Sage Publications.
Sri Utami, “Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan:Tinjauan Sistem K onstitusi dan Proses Pemilihan”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta, 11 September 2002.
The European Court of Justice has Ruled in Favour of Job Preferences for Women, 1997, “The Women’s Watch”, International Women’s Rights Action Watch,Volume 11, Issue 2, December, h. 6.
UNIFEM, 2004, Restoring Rights to Women, New Delhi: UNIFEM.
Yane Rahma Bhirawati, “Penguatan Partisipasi Politik Perempuan”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta, 11 September 2002.
Yuliani Paris, “Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Melalui Proses Konstitusional dan Pemilu”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta, 11 September 2002.
Anshari Thayib, dkk, 1997, Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama, Surabaya: Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan (PKSK).
Azza Karam, 1999, Pendahuluan: Jender dan Demokrasi–Mengapa?, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan International IDEA.
Budiardjo, Miriam, 2002, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Cahyadi Takariawan, 2002, Fikih Politik Kaum Perempuan, Yogyakarta: Tiga Lentera Utama.
Harmona Daulay, 2007, Perempuan dalam Kemelut Jender, Medan: USU Press.
Eko Komariah Kuncoro, “Peningkatan Partisipasi Kaum Perempuan dalam Proses-proses Konstitusional dan Pemilu”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta: 11 September 2002.
F. Isjwara, 1982, Pengantar Ilmu Politik, Bandung: Bina Cipta.
Fransisca S.S.E. Seda, “Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Bukan Jumlah Semata”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta, 11 September 2002.
Ignatius Mulyono, “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Jakarta, 2 Februari 2010.
J.I. Suryakusuma, 1988, State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia, Thesis Magister of Arts, Hague: Institute of Social Studies (ISS).
Maria Ulfa Anshor, “Menciptakan Kaitan antara Masyarakat Madani dan Lembaga Politik untuk Mendapatkan Pemerintah yang Responsif”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta, 11 September 2002.
Martha Nussbau, 2000, Women and Human Development: The Capabilities Approach. Delhi: Kali.
Naimah Hasan, “Penguatan Partisipasi Politik Perempuan”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta, 11 September 2002.
Nugraheni Pancanigtyas, “Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Thailand”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta, 11 September 2002.
Ratna Kapur dan Brenda Cossman, 1996, Subversive Sites: Feminist Engagements with Law in India, New Delhi: Sage Publications.
Sri Utami, “Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan:Tinjauan Sistem K onstitusi dan Proses Pemilihan”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta, 11 September 2002.
The European Court of Justice has Ruled in Favour of Job Preferences for Women, 1997, “The Women’s Watch”, International Women’s Rights Action Watch,Volume 11, Issue 2, December, h. 6.
UNIFEM, 2004, Restoring Rights to Women, New Delhi: UNIFEM.
Yane Rahma Bhirawati, “Penguatan Partisipasi Politik Perempuan”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta, 11 September 2002.
Yuliani Paris, “Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Melalui Proses Konstitusional dan Pemilu”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta, 11 September 2002.
Downloads
Published
2016-05-20
How to Cite
Hardjaloka, Loura. 2016. “Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi Dan Implementasi”. Jurnal Konstitusi 9 (2):403-30. https://doi.org/10.31078/jk928.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
