PENGAKUAN NEGARA TERHADAP HAK-HAK POLITIK (RIGHT TO VOTE) MASYARAKAT ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009)
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk916Keywords:
Noken, Constitutional, Indigenous PeoplesAbstract
Constitutional right is basic right for all Indonesian people, not least for indigenous people which still uphold the values of their customary law. Customary law is often different from the positive law in Indonesia, but it’s not a reason to deny the customary law on indigenous people in a region. One of the Indigenous people is in Yahukimo where the community uses their customary law in various patterns of life. Therefore, even in the election they use their own customary law and are not guided by the Election Law. Noken is the way they cast a vote. Constitutionality of Noken is accepted as a cultural value by the Constitutional Court.
References
Buku
Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1992.
Rahardjo, Satjipto. Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004.
Rasyidi, Lili dan Ira Rasyidi. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Rato, Dominikus. Pengantar Hukum Adat, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2009. Salman, R. Otje. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung : Alumni, 2002. Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum Dalam Masyarakat : Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum, Malang : Bayumedia Publishing, 2008.
Jurnal dan Makalah
Arizona, Yance. Konstitusionalitas Noken: Pengakuan model pemilihan masyarakat adat dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas Volume III Nomor 1, (Juni 2010): 109-132.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Hukum Tata Negara Adat, Disampaikan sebagai bahan Keynote Speech pada Seminar Nasional tentang Konstitusi Kesultanan-Kesultanan Islam di Jawa Barat dan Banten. UIN Gunung Djati, Bandung, 5 April 2008, 919
Maladi, Yanis. Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen, Mimbar Hukum, Volume 22 No.3, (Oktober 2010): 453.
Natabaya, Ahmad Syarifudin. Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Konstitusi, Diskusi Akademik “Mendefinisikan Masyakat Hukum Adat”, Laboratorium Konstitusi Sekolah Pascasarjana USU dan Hanns Seidak Foundation Indonesia, Medan, 12 Juli 2008, 2.
Sodiki, Achmad. ”Konstitusional Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo”, Jurnal Konstitusi, Volume 6 No.2 (Juli 2009) : 1-2.
Internet
Huda, Miftahul “Mahkamah Konstitusi dan Keadilan Substantif” (Juni 2012):2, http://www.miftakhulhuda.com/2009/07/mk-dan-keadilan-substantif.html
Saleh, Zainal Abidin.”Demokrasi Dan Partai Politik”, (Maret 2009), www. legalitas.org
Suseno, Mateus. Hak Konstitusional Masyarakat Adat, http://www.equator-news.com, (diakses Juni 2012) : 5
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22088/keunikan-pemilu-di-pegunungan-yahukimo-digugat (Juli 2012) : 1
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia
Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan
Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009
Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1992.
Rahardjo, Satjipto. Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004.
Rasyidi, Lili dan Ira Rasyidi. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Rato, Dominikus. Pengantar Hukum Adat, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2009. Salman, R. Otje. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung : Alumni, 2002. Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum Dalam Masyarakat : Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum, Malang : Bayumedia Publishing, 2008.
Jurnal dan Makalah
Arizona, Yance. Konstitusionalitas Noken: Pengakuan model pemilihan masyarakat adat dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas Volume III Nomor 1, (Juni 2010): 109-132.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Hukum Tata Negara Adat, Disampaikan sebagai bahan Keynote Speech pada Seminar Nasional tentang Konstitusi Kesultanan-Kesultanan Islam di Jawa Barat dan Banten. UIN Gunung Djati, Bandung, 5 April 2008, 919
Maladi, Yanis. Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen, Mimbar Hukum, Volume 22 No.3, (Oktober 2010): 453.
Natabaya, Ahmad Syarifudin. Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Konstitusi, Diskusi Akademik “Mendefinisikan Masyakat Hukum Adat”, Laboratorium Konstitusi Sekolah Pascasarjana USU dan Hanns Seidak Foundation Indonesia, Medan, 12 Juli 2008, 2.
Sodiki, Achmad. ”Konstitusional Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo”, Jurnal Konstitusi, Volume 6 No.2 (Juli 2009) : 1-2.
Internet
Huda, Miftahul “Mahkamah Konstitusi dan Keadilan Substantif” (Juni 2012):2, http://www.miftakhulhuda.com/2009/07/mk-dan-keadilan-substantif.html
Saleh, Zainal Abidin.”Demokrasi Dan Partai Politik”, (Maret 2009), www. legalitas.org
Suseno, Mateus. Hak Konstitusional Masyarakat Adat, http://www.equator-news.com, (diakses Juni 2012) : 5
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22088/keunikan-pemilu-di-pegunungan-yahukimo-digugat (Juli 2012) : 1
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia
Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan
Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009
Downloads
Published
2016-05-20
How to Cite
Zazili, Ahmad. 2016. “PENGAKUAN NEGARA TERHADAP HAK-HAK POLITIK (RIGHT TO VOTE) MASYARAKAT ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81 PHPU.A-VII 2009)”. Jurnal Konstitusi 9 (1):135-62. https://doi.org/10.31078/jk916.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
