Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk1227Keywords:
Justice, Reconsideration, The Decision of The Constitutional CourtAbstract
The reconsideration is an extraordinary legal remedy to the decision of Court that have legally binding (inkracht van gewisjde). The Decision of the Constitutional Court No. 34/PUU-XI/2013 stated that extraordinary legal remedy aims to obtain justice and truth material, so the provisions of Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code states that, “request reconsideration of a decision can only be done once only” contrary to the 1945 Constitution and does not have binding force. The decision of Constitutional Court raises the pros and cons, on one side there are statements that reconsideration more than once is an effort to protect the rights of the public in obtaining justice, but on the other side there are statements that reconsideration is more than once is a violation of the principle of legal certainty. After analyzing the decision of the Constitutional Court No. 34/PUU-XI/2013 it could be concluded that, first, the reconsideration is more than once in accordance with the public interest to obtain justice in law enforcement, because in obtaining justice and truth material can not be limited by time. Second, the decision of the Constitutional Court are final and binding, despite raises the pros and cons, then all are required to implement the decision of the Constitutional Court. Therefore, the Supreme Court is expected to soon complete the Regulation of the Supreme Court about filing reconsideration in criminal cases by adjusting the decision of the Constitutional Court.
References
Adami Chazawi, 2010, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
Ahsin Tohari, 2004, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta: ELSAM.
Arfan Faiz Muhlizi, 2015, “Memperebutkan Tafsir Peninjauan Kembali”, Rechtsvinding Online Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 23 Januari.
Inosentius Samsul, 2009, Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Jimly Asshiddiqie, 2004, “Cita Negara Hukum Indonesia”, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang: Universitas Sriwijaya, 23 Maret.
Jimly Asshiddiqie, 2004, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjaun Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Mardjono Reksodiputro, 2007, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI.
Mardjono Reksodiputro, 2007, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI.
Muh. Djaelani Prasetya, 2014, “Analisis Yuridis Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali)”, Naskah Skripsi fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: Universitas Hasanuddin.
Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cet. Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Parman Soeparman, 2009, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan, Bandung: Refika Aditama.
Puteri Hikmawati, 2015, “Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali”, Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 01/I/P3DI/Januari, h. 1-4.
Ristu Darmawan, 2012, “Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana”, Naskah Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia.
Shanti Dwi Kartika, 2014, “Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum”, Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat enderal DPR RI, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret, h. 1-4.
Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
Ahsin Tohari, 2004, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta: ELSAM.
Arfan Faiz Muhlizi, 2015, “Memperebutkan Tafsir Peninjauan Kembali”, Rechtsvinding Online Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 23 Januari.
Inosentius Samsul, 2009, Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Jimly Asshiddiqie, 2004, “Cita Negara Hukum Indonesia”, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang: Universitas Sriwijaya, 23 Maret.
Jimly Asshiddiqie, 2004, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjaun Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Mardjono Reksodiputro, 2007, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI.
Mardjono Reksodiputro, 2007, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI.
Muh. Djaelani Prasetya, 2014, “Analisis Yuridis Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali)”, Naskah Skripsi fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: Universitas Hasanuddin.
Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cet. Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Parman Soeparman, 2009, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan, Bandung: Refika Aditama.
Puteri Hikmawati, 2015, “Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali”, Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 01/I/P3DI/Januari, h. 1-4.
Ristu Darmawan, 2012, “Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana”, Naskah Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia.
Shanti Dwi Kartika, 2014, “Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum”, Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat enderal DPR RI, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret, h. 1-4.
Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
Downloads
Published
2016-05-20
How to Cite
Chakim, M. Lutfi. 2016. “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi 12 (2):328-52. https://doi.org/10.31078/jk1227.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
